BRITABARU.COM, JAMBI – Pemerintah Kota Jambi mengungkapkan realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan hingga 36 persen. Meski demikian, pemerintah menilai masih diperlukan upaya menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah berkurangnya sejumlah objek retribusi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, peningkatan pendapatan tersebut mendapat apresiasi dari seluruh fraksi DPRD Kota Jambi saat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Menurutnya, masukan yang disampaikan legislatif juga menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Seluruh fraksi menyampaikan pandangan yang sangat konstruktif. Mereka juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan realisasi total APBD kita, di mana pendapatan meningkat 36 persen,” kata Maulana usai rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Selasa, (14/7/2026).

Selain mengapresiasi capaian tersebut, DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Jambi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Beberapa sektor yang menjadi perhatian di antaranya optimalisasi pajak reklame, potensi dari SPBU, hingga pengembangan kawasan Pasar Tua agar kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi.

Menurut Maulana, pemerintah telah menjelaskan bahwa ruang peningkatan pendapatan daerah kini menghadapi tantangan akibat adanya perubahan regulasi yang menghapus sejumlah jenis retribusi.

“Retribusi seperti tera, meteorologi, uji kendaraan hingga uji damkar di hotel-hotel dulu masih bisa dipungut. Sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi, sehingga kita harus mencari alternatif pembiayaan yang lain,” ujarnya.

Selain menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Jambi juga memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Maulana menjelaskan, dokumen KUA-PPAS yang disampaikan saat ini masih bersifat sementara karena belum memasukkan estimasi transfer dana dari pemerintah pusat.

“Yang kami sampaikan hari ini masih sementara. Estimasi dana-dana dari pusat belum masuk sehingga anggarannya masih terlihat lebih rendah,” jelasnya.

Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat terus menyempurnakan arah kebijakan anggaran, sekaligus memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah.