BRITABARU.COM, JAKARTA – Ketua DPRK Simeulue, Rasmanudin H. Rahamin, SE, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) di Gedung Nusantara V, DPR RI, Jakarta. Acara ini menjadi momentum strategis bagi para pemangku kebijakan daerah dalam memperjuangkan pemekaran wilayah guna mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Rasmanudin menegaskan pentingnya pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Ia menilai, dengan adanya Forkonas PP DOB, upaya konsolidasi semakin kuat untuk mendorong pemerintah membuka kembali peluang pemekaran bagi daerah-daerah yang sudah memenuhi syarat.
“Melalui Forkonas PP DOB, kami melakukan konsolidasi dan mendesak Presiden untuk mencabut moratorium yang telah berjalan bertahun-tahun. Saat ini, ada sekitar 130 calon DOB yang telah memenuhi syarat dan layak diberikan kesempatan untuk berkembang,” ujar Rasmanudin kepada SuaraParlemen.co media partner BritaBaru.com.
Menurutnya, percepatan pemekaran wilayah merupakan langkah strategis dalam mendukung program pemerataan pembangunan nasional. Ia menyoroti beberapa daerah di Aceh yang masih menunggu kepastian status otonomi.
“Kami melihat bagaimana efektivitas dana desa yang langsung diterima oleh masyarakat. Jika DOB direalisasikan, pelayanan publik akan semakin cepat dan efisien karena memutus rantai birokrasi yang panjang,” jelas Rasmanudin.
Hasil Munas Forkonas ini diharapkan dapat membuka mata pemerintah agar mempertimbangkan kembali pencabutan moratorium. Rasmanudin menekankan bahwa beberapa daerah sudah sangat siap dan memiliki potensi besar untuk berkembang secara mandiri.
“Kami berharap pemerintah membuka moratorium secara selektif dengan membentuk tim khusus yang bertugas memverifikasi kelayakan setiap usulan DOB. Dengan demikian, hanya daerah yang benar-benar layak yang bisa dimekarkan,” pungkasnya.
Munas Forkonas PP DOB menjadi wadah bagi para pemimpin daerah untuk menyatukan visi dan memperjuangkan pemerataan pembangunan melalui pemekaran wilayah yang terukur dan terencana.
