BRITABARU.COM, JAKARTA – Kabar gembira datang bagi para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik dari jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang telah dinyatakan lolos seleksi tahun 2024. Setelah sebelumnya sempat terkendala, kini proses pengangkatan melalui SK (Surat Keputusan) sudah bisa dilakukan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, yang menjelaskan bahwa saat ini pihak BKN telah menyelesaikan sebagian besar proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Keaktifan para bupati, wali kota, gubernur, dan para menteri beserta sekjen sangat menentukan nasib para PPPK dan CPNS,” ujar Zudan dalam pernyataan yang dikutip dari akun resmi Instagram BKN, @bkngoidofficial, pada Jumat (11/4/2025).
BKN Terus Lembur, Terbitkan 61 Ribu NIP Selama Libur Lebaran
Zudan menegaskan bahwa BKN tidak berhenti bekerja, bahkan selama periode libur Lebaran 2025 yang berlangsung selama 9 hari. Dalam masa libur bersama tersebut, BKN berhasil menerbitkan lebih dari 61 ribu NIP bagi CASN 2024.
“Kami terus memproses pengangkatan CPNS dan PPPK. Bahkan di hari libur, teman-teman di BKN tetap bekerja. Dalam 9 hari libur kemarin, kami menerbitkan lebih dari 61 ribu NIP,” katanya.
Hal ini menunjukkan komitmen BKN dalam mendukung percepatan proses pengangkatan CASN, meski sejumlah kendala administratif masih harus diselesaikan oleh masing-masing instansi.
Pengangkatan SK Menunggu Tindak Lanjut Instansi Pemerintah
Namun demikian, Zudan menekankan bahwa tugas BKN hanya sampai pada penerbitan NIP, sementara proses pengangkatan resmi melalui SK merupakan kewenangan instansi masing-masing di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami minta NIP yang sudah kami kirimkan untuk segera diproses oleh masing-masing Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah,” lanjutnya.
Berdasarkan data terkini, BKN telah menyelesaikan sekitar 60 hingga 70 persen dari total penerbitan NIP untuk CASN 2024. Proses selanjutnya sepenuhnya berada di tangan pimpinan instansi seperti bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan sekretaris jenderal (sekjen) di berbagai lembaga.
Imbauan BKN: Instansi Harus Proaktif
Zudan pun mengimbau agar seluruh pimpinan instansi bersikap proaktif dalam menindaklanjuti NIP yang telah diterbitkan. Penundaan dalam penerbitan SK akan menghambat proses pengangkatan resmi para CPNS dan PPPK, yang pada akhirnya bisa memengaruhi efektivitas birokrasi dan pelayanan publik.
“Keaktifan pimpinan sangat menentukan nasib para CASN ini,” tegasnya lagi.
Para CPNS dan PPPK 2024 yang telah lolos seleksi kini tinggal menantikan terbitnya SK dari instansi masing-masing. SK tersebut menjadi dokumen penting yang menandai awal resmi mereka sebagai abdi negara, dan sebagai dasar untuk memulai masa orientasi serta menerima hak-hak kepegawaiannya, termasuk gaji dan tunjangan.
Bagi para CASN yang masih menunggu SK, disarankan untuk aktif memantau perkembangan di instansi masing-masing dan tetap menjaga semangat dalam menanti penempatan resmi sebagai pelayan masyarakat. (Red)
