BRITABARU.COM, JAMBI – Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bungo yang akan digelar pada 5 April mendatang menjadi ajang pertarungan sengit antara dua pasangan calon. Dengan pemungutan suara di 21 TPS yang akan menentukan siapa yang berhak memimpin Kabupaten Bungo selama lima tahun ke depan, potensi terjadinya politik uang menjadi perhatian utama.
Pasangan calon Dedy Putra-Tri Wahyu Hidayat menargetkan kemenangan mutlak dalam PSU ini. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan ini tercatat unggul dengan selisih 2.770 suara atas lawannya. Di sisi lain, pasangan Jumiwan Aguza-Maidani tak ingin menyerah begitu saja. Mereka berambisi meraup seluruh suara dari 8.362 pemilih yang akan mencoblos ulang agar dapat membalikkan keadaan.
Bawaslu Waspadai Politik Uang
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman, mengakui bahwa potensi terjadinya politik uang dalam PSU Bungo cukup tinggi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tingginya tensi politik menjelang hari pencoblosan.
“Potensi politik uang tentu ada, dan ini yang perlu kita antisipasi sejak sekarang,” ujarnya, Minggu (23/3/2025).
Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, Bawaslu telah menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta pengawas desa agar melakukan patroli harian guna mempersempit ruang gerak praktik politik uang.
Selain itu, Bawaslu juga membuka posko pengawasan dan pengaduan di semua tingkatan badan adhoc. Ari menegaskan bahwa pengawasan dalam PSU ini bersifat aktif, bukan hanya menunggu laporan dari masyarakat.
“Jangan main-main dengan politik uang. Baik pemberi maupun penerima bisa dikenakan sanksi pidana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ari mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan turun langsung ke Bungo untuk memberikan pemahaman kepada jajaran pengawas di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang secara masif berpotensi didiskualifikasi dari kontestasi Pilkada.
Pengawas Diminta Netral dan Profesional
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin, turut mengingatkan seluruh jajaran pengawas adhoc di Kabupaten Bungo agar tetap menjaga profesionalitas dan netralitas dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.
“Menjelang PSU di 21 TPS, kami meminta seluruh pengawas, mulai dari Panwascam hingga Pengawas TPS, untuk tetap profesional, netral, dan independen dalam menjalankan tugasnya,” kata Wein Arifin.
Ia juga menekankan agar para pengawas memahami regulasi yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berintegritas. Dengan demikian, diharapkan pengawasan yang dilakukan dapat membangun kepercayaan publik terhadap jalannya PSU.
KPU Pastikan PSU Berjalan Lancar
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, Suparmin, memastikan bahwa PSU Pilkada Bungo akan berlangsung aman dan lancar. Pihaknya terus melakukan evaluasi agar tidak terjadi permasalahan seperti pada pemungutan suara sebelumnya.
“Kami tidak ingin terjebak dalam kesalahan yang sama. Oleh karena itu, evaluasi terus kami lakukan agar PSU kali ini benar-benar berjalan dengan baik,” ujarnya.
Salah satu aspek yang menjadi fokus utama KPU adalah kesiapan logistik. Suparmin menyebutkan bahwa proses sortir dan pelipatan surat suara akan segera dilakukan dengan pengawasan ketat guna memastikan kelancaran proses pemungutan suara.
Dengan berbagai langkah pengamanan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU, diharapkan PSU Pilkada Bungo dapat berlangsung secara adil dan bebas dari praktik politik uang yang dapat mencederai demokrasi. (Red)
