BRITABARU.COM, BUNGO – Hangat dipemberitaan media lokal Bungo mengenai proyek pengerasan jalan disamping PDAM Pancuran Telago, Bungo diduga dikerjakan tidak sesuai aturan dan sarat konflik kepentingan pejabat dan kroninya
Diketahui bahwa ada pengerasan jalan disepanjang lahan yang memiliki luas puluhan hektare tersebut dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bungo.
Namun diduga pekerjaan tersebut tidak masuk dalam program yang dicanangkan dalam musrenbang. Sehingga pekerjaan pengerasan jalan senilai Rp.800 juta Rupiah berpotensi melanggar aturan dan merugikan keuangan negara.
Terlebih lagi tambahan informasi bahwa lahan yang dikerjakan tersebut diduga dimiliki Mashuri (Bupati Bungo 2014-2024) beserta kroni-kroninya
Padahal dibeberapa wilayah dalam Kabupaten Bungo terdapat ruas jalan rusak parah di penghubung antar kampung, seperti yang sedang viral anak SD di Desa Telentam, Kecamatan Tanah Sepenggal.
Pihak PUPR Tidak Tahu, Akan Di Cek
Kabid BM Dinas PUPR Bungo, Dwi Herwindo ketika dikonfirmasi awak media soal proyek tersebut justru mengaku akan mengecek terlebih dahulu apakah pengerasan jalan yang dipersoalkan ada di data Musrembang 2023-2024
Jawaban Kabid BM cukup mengejutkan, mengingat jika benar proyek itu ada di Musrembang sudah barang pasti tidak perlu dicek lagi, terlebih lagi lokasi proyek didekat kota dan baru berjalan
Potensi Melanggar Aturan Dan Merugikan Keuangan Negara
Dari sisi hukum, proyek pengadaan jalan harus melalui tahapan. Mulai dari perencanaan dan mekanisme formal administrasi pemerintahan, salah satunya forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)
Di forum Musrembang perencanaan pembangunan dibahas sesuai dengan aspirasi masyarakat maupun prioritas program sesuai kebutuhan masyarakat
Patut dipertanyakan proyek pengerasan tersebut jika tidak melalui mekanisme Musrembang maka melalui kebijakan apa, mengingat proyek dijalankan oleh Dinas dan sudah pasti terkait dengan pemakaian keuangan negara.
Apabila program di dinas terkait ternyata tidak melalui mekanisme sesuai aturan maka potensi merugikan keuangan negara sudah didepan mata dan harus ada pihak yang bertanggung jawab. (Cr/Red)
