BRITABARU.COM, JAMBI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Mall Jambi City Center (JCC) yang berlokasi di kawasan eks Terminal Simpang Kawat, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
Setelah sebelumnya memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, kini giliran Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, Gempa Awaljon Putra, yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Jambi, Soemarsono, yang menyatakan bahwa pemanggilan Gempa dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Kabag Hukum, bukan sebagai jaksa aktif.
“Ya, untuk besok Jumat beliau (Gempa Awaljon Putra) kita mintai keterangannya terkait JCC. Kan diperiksa sebagai Kabag Hukum Kota Jambi,” jelas Soemarsono kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).
Kejaksaan mengindikasikan adanya potensi skandal besar yang berpotensi merugikan aset daerah. Bangunan mal yang telah berdiri megah sejak peletakan batu pertama pada tahun 2016 itu hingga kini belum pernah dibuka untuk publik. Bahkan, bangunan JCC kini hanya menjadi gedung kosong tak berpenghuni yang disebut warga sebagai “mal berhantu”.
Pihak Kejaksaan mengungkapkan bahwa pembangunan JCC menggunakan lahan eks Terminal Simpang Kawat seluas 8.842 m² yang dijadikan sebagai jaminan kredit. Ini menjadi salah satu titik perhatian dalam penyelidikan karena menyangkut penggunaan aset negara untuk kepentingan kerja sama investasi swasta.
“Sekarang kami sedang memanggil sejumlah nama untuk mengumpulkan data dan bukti,” ujar Soemarsono.
Melansir Detik.com, Mall JCC dibangun dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) selama 30 tahun antara Pemkot Jambi dan pihak investor, PT Bliss Properti Indonesia. Kesepakatan BOT tersebut dibuat pada masa pemerintahan Wali Kota Jambi Syarif Fasha (2013–2023)
Dalam kesepakatan BOT tersebut, PT Bliss Properti Indonesia wajib memberikan kontribusi kepada Pemkot Jambi sebesar Rp 85 miliar, dengan rincian:
Tahap I (2015–2020): Rp 7,5 miliar (telah disetorkan)
Tahap II (2021–2030): Rp 25 miliar (belum terealisasi)
Tahap III (2031–2046): Rp 52,5 miliar (berpotensi tidak terealisasi)
Fakta bahwa JCC belum juga beroperasi hingga 2025 memunculkan kekhawatiran bahwa kontribusi dari investor kepada pemerintah daerah akan gagal sepenuhnya, sehingga merugikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang.
Padahal, saat awal direncanakan, Mall JCC digadang-gadang menjadi ikon pusat perbelanjaan modern di Provinsi Jambi, serta sarana penggerak ekonomi dan tempat promosi produk-produk UMKM lokal. Namun harapan itu pupus, karena hingga hampir satu dekade sejak mulai dibangun, bangunan itu tak kunjung diresmikan dan difungsikan.
Banyak pihak mempertanyakan nasib proyek tersebut dan meminta penegak hukum mengusut tuntas persoalan yang menyebabkan stagnasi pembangunan mall. Dugaan mulai mengarah pada adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian, pemanfaatan lahan, dan penerimaan kontribusi.
Hingga kini, pihak Kejari Jambi terus mengembangkan penyelidikan dengan memanggil berbagai pihak terkait, baik dari lingkungan Pemkot Jambi maupun pihak swasta yang terlibat dalam kerja sama BOT. Upaya ini menjadi sinyal kuat bahwa Kejaksaan serius menuntaskan kasus dugaan korupsi besar yang selama ini “tertidur”. (Red)
