BRITABARU.COM, BUNGO – Menanggapi riak-riak permasalahan beberapa perusahaan maupun pelaku usaha yang sedang dibicarakan maupun diproses oleh DPRD Bungo banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Sebagaimana pemberitaan yang beredar, diketahui Mahili, mantan Ketua DPRD Bungo yang juga ketua DPW Partai Ummat Provinsi Jambi bersuara soal lahan perkebunan tanpa izin yang dimiliki perusahaan maupun perorangan juga harus ditindak tegas untuk ditertibkan, terutama juga lahan ratusan hektare yang dimiliki oleh pejabat dan warga keturunan sipit di Kabupaten Bungo.

Akan tetapi berbeda dengan tanggapan dari Saudi Herawati selaku Sekretaris DPD PSI Bungo terkait persoalan kepemilikan ratusan hektare yang diduga tanpa izin dari perusahaan maupun perorangan.

Akrab dengan sebutan sis wati, pengurus PSI Bungo tersebut sampaikan bahwa semua pihak mulai dari Pemerintah Daerah, Pengusaha dan pihak berkepentingan lainnya harus duduk bersama memberikan solusi terbaik.

“Saya kurang sepakat pengusaha maupun perusahaan ditekan oleh kelompok tertentu dengan cara tidak elegan. Apalagi menggunakan pengaruh kepala daerah atau jabatan sebagai tameng meraup keuntungan oknum tertentu,” ungkap Sis Wati.

“Saya yakin jika mereka didudukkan bersama, dengan niat baik semua pihak, maka pengusaha tersebut mampu menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambah Wati.

“Maka dari itu, kami PSI Bungo siap mengawal investor untuk berusaha dengan tenang di Bungo sambil tetap mematuhi regulasi dan kearifan lokal di wilayah usaha masing-masing, semoga nanti ekonomi berkembang, masyarakat tenang,” tutup Wati. (Cr/Red)