BRITABARU.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, mengumumkan perluasan sasaran penerima manfaat program pembiayaan rumah subsidi. Tak hanya menyasar pekerja formal, kini pekerja sektor informal juga akan mendapatkan akses kepemilikan rumah layak dengan skema subsidi pemerintah.
“Ke depan, saya sedang mematangkan tambahan-tambahan untuk wong cilik. Intinya, kami akan menyasar pekerja informal,” ujar Ara pada Rabu (16/4/2025).
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta Kementerian PKP memberikan perhatian lebih kepada masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, buruh, nelayan, hingga pengemudi ojek online. Menurut Ara, kelompok ini selama ini seringkali terpinggirkan dari akses pembiayaan perumahan yang lebih banyak dinikmati pekerja formal.
“Negara tidak boleh hanya mengerjakan hal yang mudah. Meskipun sulit, jika itu penting untuk rakyat, maka harus dikerjakan,” tegasnya.
Alokasi Besar untuk Ragam Profesi
Pada tahun 2025, pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah mengalokasikan ribuan unit rumah subsidi untuk berbagai kalangan. Berikut beberapa kelompok penerima manfaat yang telah ditetapkan:
- Tenaga pendidik (guru): 20.000 unit rumah
- Personel POLRI: 14.500 unit rumah
- Personel TNI: 5.760 unit rumah (dengan peletakan batu pertama sudah dilakukan di Serang, 9 Maret 2025)
- Tenaga kesehatan (perawat, bidan, nakes masyarakat): 30.000 unit rumah, dengan akad dan serah terima kunci dijadwalkan pada 28 April 2025
- Pekerja migran: 20.000 unit rumah, bekerja sama dengan BP2MI, akad direncanakan pada 8 Mei 2025
- Pegawai Kemendagri: 2.000 unit rumah
- Pegawai Kemenkeu: 2.000 unit rumah
- Pegawai BPS: 2.000 unit rumah
- Pegawai Kemenparekraf: 3.000 unit rumah
- Pegawai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: 2.000 unit rumah
Kabar Baik untuk Sektor Non-Gaji
Tak hanya pekerja formal, pemerintah juga memberikan porsi besar kepada kelompok pekerja non-fixed income seperti:
- Nelayan: 20.000 unit rumah
- Petani: 20.000 unit rumah
- Buruh harian lepas: 20.000 unit rumah
- Driver transportasi online: 2.000 unit rumah
- Asisten rumah tangga: 1.000 unit rumah
Dalam langkah yang cukup inovatif, pemerintah juga mengalokasikan 1.000 unit rumah untuk wartawan, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Bank BTN.
Sinergi Lintas Lembaga
Program ini dijalankan melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank BTN, serta BP Tapera. Salah satu realisasi program yakni akad massal yang telah dilakukan pada 25 Maret 2025 lalu sebagai bagian dari percepatan kepemilikan rumah rakyat.
Maruarar Sirait memastikan bahwa kementeriannya akan terus bekerja keras membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang status pekerjaan.
“Kita ingin negara ini hadir untuk semua. Bukan hanya untuk yang punya gaji tetap, tapi juga untuk mereka yang hidup dari usaha harian,” pungkas Ara. (Red)
