BRITABARU.COM, JAMBI – Diketahui pada hari ini, Jumat (14/2/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) RI kembali melanjutkan persidangan pembuktian untuk sengketa pilkada Kabupaten Bungo yang digugat oleh pasangan bupati dan wakil bupati, Dedy Putra-Tri Wahyu Hidayat.
Sebelumnya sengketa pilkada dalam Provinsi Jambi yang diajukan ke MK sebanyak 5 kabupaten, akan tetapi dalam putusan dismissalnya MK hanya mengabulkan gugatan sengketa Kabupaten Bungo yang masuk kedalam tahap pembuktian..
Dalam laman informasi website MK mengenai persidangan pilkada bungo, ada 2 pengacara yang menjadi andalan Dedy-Dayat untuk memperjuangkan upaya hukum mereka di hadapan majelis hakim MK mengenai dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkada Kabupaten Bungo.
Ada nama Heru Widodo, pengacara senior spesialiasi sengketa pilkada di MK. Nama Heru Widodo sendiri tidak asing dikalangan elit politik dan pemerintahan dalam wilayah Provinsi Jambi dimana Pak Heru beberapa kali juga menjadi kuasa hukum bagi calon kepala daerah di Jambi sebelumnya.
Pada tahun 2019 yang lalu nama Pak Heru semakin menasional dikala menjadi saksi ahli dari Pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Dengan sederet pengalaman Heru Widodo akan menjadi kekuatan utama dari Dedy-Dayat di sengketa pilkada bungo kali ini
Tak kala menarik pengacara andalan dedy-dayat berikutnya adalah Chris Januardi. Sosok muda potensial Kabupaten Bungo yang juga memiliki pengalaman sebagai konsultan hukum di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Malang. Chris juga dikenal sebagai aktifis Nahdhatul Ulama yang mana pada saat ini menjabat sebagai wakil ketua PCNU Kabupaten Bungo.
Dari sisi akademik, Chris juga adalah mahasiswa program doktoral ilmu hukum Universitas Jambi dengan spesialiasi hukum tata negara.
Komposisi pengacara senior Heru Widodo dan pengacara progresif Jambi Chris Januardi dengan pengalaman dan spesialisasi hukum tata negara merupakan pilihan strategis dari Dedy-Dayat dalam memenangkan sengketa pilkada di MK.
